Title
Now showing items 1281-1285 of 1593
PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT MENGGUNAKAN METODE EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) DI APOTEK SAMUDERA MEDAN
Chaniago, Alda Febriansyah () 2021Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern membuat persaingan antar UMKM semakin ketat seiringan dengan banyaknya perusahaan persaingan baru yang bermunculan dalam satu lingkup industri yang sama.Salah satu industri yang terus berkembang dan persaingan ketat adalah industri farmasi yaitu apotek. Apotek Samudra adalah perusahan dagang yang bergerak dibidang penjualan obat. Dalam bidang persediaan dimana pada apotek ini belum diterapkannya metode apapun dalam proses perencanaan persediaan obat sehingga memungkinkan terjadinya kekurangan stock (stock out) persediaan atau kelebihan stock (over stock) persediaan.Berdasarkan permasalahan diatas penulis akan meneliti mengenai perencanaan persediaan obat pada Apotek Samudra dengan menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity). Hasil dari penelitian ini untuk obat dengan ukukran pemasaran paling banyak yaitu Pemesanan sekali pesan obat Betablok sebesar 70 Box dengan frekuensi pemesanan sebanyak 5 kali, dengan Safety Stock Obat Betablok yaitu 131 box, dan untuk total biaya paling banyak yaitu pada obat Cardisan dengan total biaya obat Rp 5.512.125. Kata Kunci: EOQ (Economic Order Quantity), Safety Stock Obat.
PERENCANAAN STRATEGIS DENGAN METODE ANALISIS SWOT DAN VALUE CHAIN PADA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH I SUMATERA
Ginting, Selpida Br () 2024Selpida Ginting, 222363007, Perencanaan Strategis dengan Metode Analisis SWOT dan Value Chain pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah I Sumatera. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera merupakan Unit Pelaksana Teknis yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup RI. Dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Wilayah I Sumatera, perlu dirancang suatu perencanaan strategis dengan memperhatikan faktor kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) melalui analisis SWOT dan Rantai Nilai (Value Chain). Dari hasil analisa menunjukkan bahwa dalam menghadapi ancaman eksternal, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah I Sumatera memiliki kekuatan internal yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan melaksanakan penetapan / revisi regulasi sesuai dengan kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan, meningkatkan pemanfaatan sarana yang ada untuk menjangkau lokasi yang sulit di akses, meningkatkan kerjasama dengan penegak hukum dan peradilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan, melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin dengan melibatkan masyarakat dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum kabupaten/ kota. Kata Kunci: Rencana Strategis, Responden, Analisa SWOT, Analisa Value Chain.
PERHITUNGAN DAYA DUKUNG PONDASI BORED PILE PADA PEMBANGUNAN GEDUNG KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA BERDASARKAN SONDERING TEST DAN BORING TEST
Zega, Berkat Harapan () 2024Pengujian sondir adalah penekanan yang dilakukan untuk menganalisa daya dukung tanah dan mengukur kedalaman lapisan tanah keras atau pendukung yang biasa disebut tanah sondir. Boring Test yaitu pengujian tanah untuk mengetahui kondisi tanah setiap layer hingga sampai ke tanah keras. Standart yang ditetapkan dalam pengujian ini yaitu SPT (Standart Peneteration Test) dengan nilai setiap interval 2,0m. Standart ini mengacu pada ASTM D.1586 dengan berat hammer yang digunakan adalah 63,5 kg dengan tinggi jatuh bebas hammer yaitu 76cm. biasanya, model alat boring yang digunakan memiliki hammer otomatis. Tujuan ini adalah untuk menghitung dan membandingkan kapasitas daya dukung tiang pancang tunggal menggunakan data sondir dan Berdasarkan hasil diatas daya dukung ultimate (Q ult) menggunakan metode Mayerhoff yaitu BH-1 (145.7 ton), BH-2 (145,7 ton), dangkan menggunakan metode Aoki De Alencer yaitu BH-1 (0,9279 ton), BH-2 (0,3307 ton). Kapasitas izin daya dukung tanah (Q izin) menggunakan metode Mayerhoff yaitu BH-1 (58,28 ton), BH-2 (58,28 ton). Sedangkan menggunakan metode Aoko De Alencer yaitu BH-1 (0,37116 ton), BH-2 (0,37116 ton). Berdasarkan hasil dari perhitungan daya dukung dari metode Mayerhoff lebih besar daripada metode Aoki De Alencer, maka metode Mayerhoff lebih efisien dari pada metode Aoki De Alencer. Kata kunci: Pengujian sondir dan boring, daya dukung, kapasitas izin.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA INSES MENURUT UNDANG-UNDANG PERLIDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014
Albani, Muhammad Habib () 2021Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan anak memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai pribadi yang utuh. Anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta memiliki ciri dan sifat yang menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya, termasuk bebas dari kejahatan seksual. Dari berbagai karakteristik inses, kasus yang paling banyak terjadi ialah hubungan seksual yang disertai dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyesatan dan bujuk rayu agar korban menurut dan atau tidak berdaya yang bertujuan perkosaan dan atau pencabulan. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses, antara lain: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285, pasal 287 dan pasal 294 ayat (1). b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimuat dalam pasal 26, 59A, 64, 66, 69, 71D. Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PM.Mdn)
Muhammad Ghalib Azmi Lubis () 2023Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari hasil eksplorasi yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tentangtindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, Dalam penerapan saknsi pidana oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan pengadilan negeri medan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapat perlindungan khusus, yang di dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci : Perlindungn Hukum,Anak,Penganiayaan, Sanksi Pidana